MUI SAMPANG, — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sampang menyatakan komitmennya dalam menyukseskan program Wajib Halal Oktober (WHO) 2026 dengan mendorong pendirian Rumah Potong Unggas (RPU) serta percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, termasuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang digelar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, Selasa (05/05/2026), dipimpin Asisten I Pemkab Sampang Sudarmanto dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor.

Ketua Umum MUI Sampang, KH M Itqan Bushiri dikonfirmasi melalui Ketua Komisi Ekonomi MUI Sampang Faisol Ramdhoni menegaskan pentingnya membangun ekosistem halal secara menyeluruh dari hulu hingga hilir.

BACA JUGA :Cakupan Imunisasi Rendah, Dinkes Bersama Konsultan Unicef di Jatim Kunjungi Kantor MUI Sampang

“Halal itu harus dari hulu ke hilir. Misalnya saat ini banyak berdiri MBG, menunya ayam, maka RPU halal harus ada. Dapur MBG-nya pun wajib mengantongi sertifikasi halal,” ujarnya.

Menurutnya, tanpa dukungan infrastruktur halal seperti RPU, rantai pasok produk halal tidak akan terjamin secara utuh. Karena itu, ia mendorong sinergi semua pihak agar program WHO 2026 tidak hanya menjadi target administratif, tetapi benar-benar terimplementasi di lapangan.

Sementara itu, Kabag Kesra Pemkab Sampang Zaiful Muqoddas mengungkapkan pihaknya telah melakukan langkah konkret melalui sosialisasi dan monitoring rutin kepada pelaksana MBG di daerah.

BACA JUGA :Cakupan Imunisasi Rendah, Dinkes Bersama Konsultan Unicef di Jatim Kunjungi Kantor MUI Sampang

“Kami sudah melakukan sosialisasi dan monitoring ke kepala SPPG secara rutin, seminggu dua kali, yakni setiap Senin dan Kamis,” kata Zaiful Muqoddas.

Zaiful menambahkan, upaya tersebut dilakukan untuk memastikan dapur MBG memenuhi standar, termasuk dalam aspek kehalalan produk yang disajikan kepada masyarakat.

Di sisi lain, Asisten I Pemkab Sampang Sudarmanto mengapresiasi berbagai masukan yang berkembang dalam forum, termasuk dorongan pendirian RPU di Kabupaten Sampang.

BACA JUGA :Cakupan Imunisasi Rendah, Dinkes Bersama Konsultan Unicef di Jatim Kunjungi Kantor MUI Sampang

“Kami mengapresiasi ide pendirian Rumah Potong Unggas karena di Sampang memang belum ada. Aspirasi ini akan kami bawa dalam rapat tindak lanjut,” ujar pria yang juga menjadi Ketua Satgas MBG Pemkab Sampang ini.

Sudarmanto berharap, koordinasi lintas sektor ini mampu melahirkan solusi konkret dalam mendukung implementasi Wajib Halal Oktober 2026, sekaligus memastikan setiap produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar kehalalan sesuai regulasi yang berlaku.

“Termasuk para pengelola Dapur MBG mestinya juga harus sertifikasi halal,” tandas Sudarmanto.